Jokowi Pastikan Tidak Ada Pembatasan BBM Subsidi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi membantah pemerintah bakal lakukan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024. Jokowi menyebut dirinya belum menggelar rapat untuk memutuskan perihal tersebut.

“Ndak, ndak, ndak. Belum tersedia kesimpulan ke sana (pembatasan BBM bersubsidi). Belum rapat juga,” kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, Selasa (16/7/2024).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengutarakan konsep pembatasan pemakaian BBM bersubsidi. Dia menyebut pembatasan itu bakal dimulai pada 17 Agustus 2024 mendatang.

Diketahui, tersedia konsep untuk menghalangi pemakaian Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite. Namun, kebijakan ini tetap tunggu rampungnya regulasi, yang merujuk pada revisi Perpres 191/2014.

Kurangi Polusi

Dia mengatakan, pembatasan BBM subsidi jadi tidak benar satu cara untuk mengurangi mengkonsumsi dan polusi yang dihasilkan. Menurutnya, perihal itu sejalan bersama dengan peralihan berasal dari BBM ke bioetanol.

“Kemudian masalah pemakaian bensin, kita kan saat ini merencanakan ini rela mendorong segera bioetanol masuk menukar bensin,” ujar Menko Luhut melalui account Instagram @luhut.pandjaitan, dikutip Rabu (10/7/2024).

Tujuannya, untuk mengurangi jumlah polusi yang mencemari udara. Dia mengatakan, pada konteks ini bakal tercipta sebuah efisiensi anggaran.

“Supaya polusi udara ini juga bisa dikurangi cepat, dikarenakan sulfur yang ini kan lebih berasal dari 500 ppm ya, kita rela sulfurnya itu 50 ppm lah. Nah ini saat ini ulang diproses ditunaikan oleh Pertamina. Nah jika ini seluruh berjalan bersama dengan baik berasal dari situ saya kira kita bisa menghemat lagi,” ungkap Luhut.

Sederet kegunaan berasal dari Pembatasan BBM Subsidi

Menko Luhut mengatakan, PT Pertamina (Persero) sudah mulai buat persiapan penerapan pembatasan itu. Dia berharap pada 17 Agustus 2024 ini, orang yang tak juga penerima subsidi tak bisa ulang menggunakannya.

“Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya, saat ini Pertamina tengah buat persiapan dan saya berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak bisa subsidi itu bakal bisa kita kurangi, kita hitung di situ,” kata dia.

Dengan pembatasan tadi, dia mengaku bakal turunkan tingkat sulfur yang jadi polusi udara. Alhasil, ikut juga mengurangi banyaknya orang yang menderita Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA).

“Dan itu juga bakal menghemat (biaya) kesegaran sampai Rp38 triliun ekstra pembayaran BPJS. Jadi sesungguhnya banyak sekali efisiensi di negeri ini yang bertahap saat ini tengah dibereskan,” tegas Menko Luhut.